Sosialisasi BPJS Dinilai Belum Optimal

1361179456
Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, sosialisasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum optimal. Padahal tenggat waktu menuju dimulainya BPJS Kesehatan tinggal lima bulan lagi hingga 1 Januari 2014. Namun, pemerintah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi tersebut secara masif.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, pemerintah harus menggandeng semua instansi terkait, termasuk DPR untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang BPJS.Pasalnya, sampai saat ini masyarakat belum memahami benar tentang BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, termasuk persiapan pemerintah dalam mempersiapkan BPJS.
"BPJS perlu segera dipersiapkan oleh pemerintah sedari dini.

Sampai sekarang bisa dikatakan belum maksimal persiapannya. Waktu yang ada sudah minim. masyarakat perlu diberitahukan dan diberikan pemahaman yang baik tentang apa itu BPJS. Kami bersedia dilibatkan. Kita perlu melakukan sosialisasi bersama-sama”, kata Rieke saat Rapat Kerja Komisi IX di DPR, Jakarta, Rabu (10/7). Menurut dia, pemerintah  sebenarnya memiliki dana yang memadai untuk melakukan sosialisasi tentang BPJS.

Apalagi, pemerintah justru gencar menyosialisasikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maupun kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak/BBM) bersubsidi. Begitu pula dengan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) yang sudah gencar dilakukan sejak jauh-jauh hari. "Saya yakin jaminan sosial bisa disosialisasikan secara gencar juga, agar orang banyak mampu memahami tentang BPJS. Kalau tidak ada sosialisasi, sudah beberapa kali saya bertemu rumah sakit, mereka bingung mau bagaimana pada 2014", tegas Rieke.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi menegaskan, pihaknya siap melakukan sosialisasi bersama dengan DPR terkait sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat Indonesia. Ia menyambut positif usulan Komisi IX DPR terkait BPJS itu. Bahkan, Nafsiah sendiri langsung menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan materi sosialisasi untuk diberikan kepada para anggota Komisi IX.

“Saya memang mengakui sosialisasi belum cukup. Kendalanya bahwa Indonesia sendiri sangatlah besar. Saya sudah instruksikan bahan-bahan sosialisasi kepada anggota dewan. Kita harapkan sosialisasi bersama-sama ini mampu membuat masyarakat memahami tentang BPJS dan membuat persiapan BPJS dapat tercipta dengan baik”, ungkapnya. Nafsiah menegaskan, sejumlah aturan turunan untuk melengkapi UU BPJS, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Keputusan Presiden (Kepres) ditargetkan rampung pada Oktober 2013, atau maksimal November 2013. Begitu pula untuk aturan operasional BPJS Kesehatan, yang akan berada di tangan PT Askes (Persero), yang nantinya akan menjadi nirlaba.  "Paling lama November 2013, tapi kami harapkan bisa lebih cepat dari itu," tegas Nafsiah.

Sumber: Berita Satu

AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh

You are here: Home Arrow News Arrow BPJS Update Arrow Sosialisasi BPJS Dinilai Belum Optimal

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan
(Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management)

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2
Komplek Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281
Phone  +62 274 631022
Fax     +62 274 631022
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web     www.kpmak-ugm.org

Logo Kpmak Kuning

Connect With The facebook KPMAK-UGM
KPMAK-UGM twitter KPMAK-UGM