Pembantu Rumah Tangga dan Jaminan Kesehatan

Tenaga kerja infomal  antara lain pedagang , pedagang  kaki lima dan pembantu rumah tangga (PRT).  Posisi PRT sebagai salah satu tenaga kerja sektor informal ini menjadi sangat pentingkarena bukan hanya sebagai warga negara dimana jaminan atas pelayanan kesehatan menjadi salah satu  hak dasar, namun juga karena kelompok ini cukup besar jumlahnya dan sangat  rentan dalam interaksi dengan  lingkungan terdekatnya. Hal terakhir inilah yang sempat beberapa kali cukup mengemuka seperti perlakuan buruk dari majikan   sehingga menimbulkan permasalahan sosial-kesehatan.

 PRT  seringkali dipilih sebagai  sebuah pekerjaan oleh banyak perempuan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Bekal seadanya tersebut akhirnya membawa mereka menjadi seseorang yang bertugas melayani kebutuhan pribadi dan keluarga di sektor domestik  si pemberi kerja (majikannya). Terkait dengan hal tersebut maka terlihat bahwa hubungan kerja antara pembantu dengan majikannya adalah hubungan yang saling menguntungkan, namun  seringkali tanpa kontrak yang jelas. Akibatnya  sudah jelas posisi PRT dalam mendapatkan hak-haknya menjadi sangat lemah, termasuk dalam hal ini adalah jaminan kesehatannya.Berdasarkan data yang ada maka diperkirakan jumlah PRT di seluruh Indonesia sampai 2,6juta, 90 % diantaranyaadalah wanita(studi ILO-IPEC Tahun 2001). Data lain menyebutkan bahwa terdapat 10-16 juta rumah tangga kelas menengah  dan menengah ke atas mempekerjakan PRT.Sebagai tambahan data,kepemilikan jaminan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besar adalah  PRT di Malaysia, baru mencapai sekitar 50 % saja, sehingga PRT menjadi  sangat rentan  dengan permasalahan pelayanan kesehatan yang  ada.

Posisi Tawar PRT  Rendah

Posisi tawar PRT dalam mendapatkan hak-haknya menjadi sangat lemah, termasuk dalam hal ini adalah jaminan kesehatannya. Perdebatan seringkali dimulai apakah PRT itu sebuah profesi ataukah bukan, karena hal inilah yang akan mendasari siapakah yang harus membayar premi asuransi sosial seperi ketentuan pada  UU SJSN No 40 Tahun 2004.  Terdapat anggapan bahwa pembantu rumah tangga bukanlah pekerja formal tetapi informal, sehingga kepemilikannya masih bersifat sukarela.

Kebijakan pemerintah yang sudah berjalan seperti  penjaminan kesehatan yang terangkum dalam program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat–khusus bagi si Miskin) juga seringkali tidak dapat menyentuh golongan ini karena beberapa alasan. Kepemilikan Jamsostek  (Jaminan Sosial Tenaga kerja) sendiri saat ini masih belum ada aturan yang jelas sebgai akibat dari ketidakjelasan status jenis tenaga kerja formal dan informal.

Terkait administrasi kependudukan  seringkali   tidak ada  kesesuaian data antara   di tempat asal dan tempat bekerja di tempat yang baru.  Ada kemungkinan si PRT mempunyai Kartu Tanda Penduduk(KTP)dan Kartu Keluarga (KK)  dari daerah asal, namun di tempat kerja yang cukup jauh dari tempat asalnya seringkali  tidak memilikikartu identitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut makasangat mungkin apabila sebenarnya  si PRT   mempunyai kartu Jamkesmas atau Jamkesda   di daerah asalnya namun seringkalitidak dapat dipakai  pada saat sakit di tempat kerja.

Khusus di Pemerintah Provinsi DIY sudah mempunyai  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Peraturan tersebut tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai jaminan kesehatan/asuransi kesehatan/ bantuan sosial kesehatan, sehingga baik  Jamkesos di level propinsi dan  Jamkesda kabupaten/ kota juga tidak otomatis menjamin PRT yang sakit.

                 Beberapa penyakit yang dideritaoleh masyarakat akan menjadikan mereka jatuh miskin terutama apabila menderita penyakit kronis (lama dan berat) seperti penyakit  jantungdan diabetes. Beban masyarakat semakin bertambah berat dengan situasi biaya pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dengan pemakaian teknologi kedokteran sehingga masyarakat tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan tanpa bantuan sebuah jaminan kesehatan/asuransi kesehatan.  Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibayangkan  apalah kekuatan seorang PRT yang memaksanya untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan seringkali beserta keluarganya untuk dapat menanggung  biaya pengobatan jika  menderita sakit.

AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh

You are here: Home Arrow News Arrow Pembantu Rumah Tangga dan Jaminan Kesehatan

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan
(Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management)

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2
Komplek Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281
Phone  +62 274 631022
Fax     +62 274 631022
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web     www.kpmak-ugm.org

Logo Kpmak Kuning

Connect With The facebook KPMAK-UGM
KPMAK-UGM twitter KPMAK-UGM