Sosialisasi Jaminan Kesehatan “Untuk Semua”

Jamkesmas 386x290
27 Agustus 2013
OPINI
 
Health for all atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Kesehatan Untuk Semua menjadi jargon promosi Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang akan segera diimplementasikan di Indonesia. Program kesehatan ini menjadi program unggulan calon legislatif daerah dari tahun ke tahun, hingga terjadi keraguan di kalangan masyarakat umum tentang konsistensi pemerintah dengan program jaminan kesehatan ini. Sebab dari target 86.4 (Kemenkes, 2013) rakyat miskin yang menjadi target sasaran Jamkesmas, tiap harinya kita dapat membacara pemberitaan tentang distribusi Jamkesmas yang tidak tepat sasaran atau masyarakat yang tidak memahami prosedur jaminan kesehatan untuk rakyat miskin tersebut.

Jamkesmas Perlu Ditata Ulang
Pemerintah optimis dapat mulai menggulirkan BPJS Kesehatan mulai di awal tahun 2014 dan akan menyelesaikannya di tahun 2019. Target lima tahun ini sangat optimis sebab dapat dipastikan semua pihak yang terlibat dalam suksesi BPJS Kesehatan tersebut akan bekerja keras mensinergiskan sistem layanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang dalam satu standar BPJS Kesehatan.

 
Dari target populasi rentan miskin yang menjadi tanggungan pemerintah, tidak seluruhnya masyarakat memahami prosedur jaminan kesehatan mereka. Sistem jaminan kesehatan masyarakat miskin yang saat ini ada adalah, Jamkesmas, Jampersal, Jampelthas, Jamkesda dan nama lain untuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh daerah. Pemerintah menargetkan bahwa mulai tahun 2014 hingga 2019 pemerintah akan bekerja keras menciptakan sebuah jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia – tanpa terkecuali. Upaya ini jelas tidak mudah dan membutuhkan waktu mengingat geografis Indonesia yang unik serta tidak seragamnya data kesehatan dan data kependudukan di Indonesia.

Bulan Maret 2013 lalu, pemerintah mulai membagikan kembali kartu Jamkesmas. Namun seperti kebijakan pemerintah pada umumnya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan Jamkesmas , padahal dia memiliki kualifikasi yang memenuhi sebagai target peserta. Seperti dikutip dari harian Suara Karya (23/8) bahwa Jamkesmas di Jateng Tak Tepat Sasaran. Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengakui, pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di wilayahnya masih belum tepat pada sasaran. Oleh sebab itu, program Jamkesmas perlu diperbaiki lagi.

"Program Jamkesmas perlu ditata ulang. Implementasinya di lapangan masih harus dibenahi. Seperti nama, alamat, serta siapa warga yang berhak menerima harus jelas," ujar Bibit Waluyo selepas melakukan pertemuan dengan Direktur Askes, di Semarang, Senin (19/8). Bibit Waluyo yang Jumat (23/8) nanti sudah harus menyerahkan jabatannya kepada gubernur terpilih Ganjar Pranowo berharap, ke depan hendaknya jangan sampai terjadi lagi kasus penyerahan Jamkesmas yang tidak tepat sasaran. Seperti warga masyarakat yang berhak menerima, justru banyak yang tidak terdata.

 
"Buktinya, sampai sekarang masih banyak komplain. Padahal awalnya yang menata adalah tim dari bawah seperti kepala desa. Mereka harus benar-benar tahu siapa rakyatnya yang berhak mendapatkan Jamkesmas," katanya. Jangan sampai terjadi lagi, yang berhak justru tidak mendapatkan Jamkesmas. Semua harus diperhitungkan dengan tepat. Data di lapangan masih sering menunjukkan, masyarakat yang sebenarnya mampu berobat dan hidup berkecukupan, tapi tercatat sebagai penerima Jamkesmas. "Data itulah yang harus diteliti kembali," tutur Bibit. Kalau semua sudah diverifikasi ulang, Bibit Waluyo optimistis pelayanan Jamkesmas bakal berjalan baik tanpa menimbulkan komplain. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pasti juga akan memberikan pelayanan terbaik. "Kepada warga yang belum terjaring Jamkesmas, pasti akan dijaring lagi melalui Jamkesda. Anggarannya dibagi dua, Pemprov 60 persen dan pemkab 40 persen," tegasnya.
 
Kualitas Sosialisasi
Tidak hanya Bibit Waluyo yang menyampaikan kritik terhadap kualitas sosialisasi Jamkesmas yg masih dinilai rendah. Laporan dari daerah terus bergulir, seperti laporan masyarakat DIY kepada Lembaga Ombusudman D.I. Yogyakarta. Dilansir dari laporan pengaduan kasus terkait Jamkesmas 2013 (Combine, 2013). Penentuan basis data calon kepesertaan Jamkesmas 2013 bersumber dari Database Terpadu Nasional yang disusun oleh TNP2K dari masukan data BPS. Kenyataannya data tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Sebagai contoh hasil kajian Lembaga Ombudsman Daerah DIY menunjukkan bahwa kuota kepesertaan Jamkesma 2013 di DIY adalah 1.313.263 jiwa atau bertambah 371.134 peserta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 942.192 jiwa.

Total kuota peserta Jamkemas 2013 di seluruh DIY adalah 1.572.153 jiwa. Kuota ini berkisar 44% dari total penduduk DIY yang berada dikisaran 3,5 juta jiwa. Padahal angka kemiskinan yang resmi dilansir oleh BPS DIY tahun 2012 adalah 16% atau sekitar 900,000 jiwa. Seharusnya tidak ada warga miskin yang tidak memperoleh Jamkesmas. Kenyataannya masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Jamkesmas 2013. Kasus tersebut hanya terjadi di Yogyakarta, penulis melihat adanya kemungkinan kasus yang sama namun tidak mendapat perhatian publik.
 

Belum banyak laporan tentang hasil dari peran media dalam sosialisasi cakupan kesehatan semesta. Namun WHO mencoba semua saluran media untuk menjangkau berbagai lapisan masyrakat. Cara ini yang masih belum dilakukan di Indonesia, terlihat bahwa sosialisasi masih berjalan satu arah – dari pemerintah ke masyarakat. Padahal tujuan besarnya adalah mencakup seluruh rakyat Indonesia, maka sudah sepantasnya sosialisasi tersbeut melibatkan seluruh rakyat Indonesia pula- tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh drg. Fuad Fatkhurrohman, staf Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung. "Sosialisasi program Jampersal di Jateng sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan komunikatif, bukan medis,” ujarnya, seperti dikutip dari situs berita Merdeka.com.

Pemerintah meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) demi ketercapaian target Millennium Development Goals (MDG's). Program itu menjamin pembiayaan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pascapersalinan. Jampersal merupakan program baru yang menguntungkan semua pihak, terlebih keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Terbukti, di Jateng rumah sakit daerah dan pusat, penuh dengan rujukan peserta program itu hingga pelayanannya pun kadang memanfaatkan lorong rumah sakit.

 
Meskipun berkesan darurat, faktanya banyak ibu hamil dengan risiko tinggi tertolong sejak awal. Ke depan, program ini makin baik jika sistem rujukan berjenjang sudah berjalan baik dan semua pihak memahami. Sebagian besar tenaga kesehatan sepakat Jampersal memberikan kemudahan bagi calon ibu yang akan melahirkan. Namun, sejatinya program itu belum memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan. Hal itu karena masyarakat belum memahami prosedur dan administrasi pelayanan serta belum lancarnya proses pencairan dana setelah pelayanan. Berkaitan dengan sasaran ibu hamil yang akan melahirkan, program itu juga masih kurang efektif dan efisien. Pasalnya, untuk pelayanan pasien persalinan dari kalangan orang mampu, masih banyak permintaan fasilitas padahal mereka dapat membiayai sendiri sesuai dengan sarana kesehatan yang diiinginkan.

 
Hanya program itu sangat membantu keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Banyak bukti bahwa Jampersal memberikan rasa aman bagi ibu yang melahirkan karena mereka pasti ditangani oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Berkait dengan kesan tenaga kesehatan terhadap Jampersal, mereka menganggap program itu bagus untuk menekan angka kematian ibu dan anak, khususnya dari keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Tapi kebijakan tersebut masih memerlukan sosialisasi lebih luas. Bagi tenaga kesehatan, kendala utama pada prosedur pelaksanaan dan pengajuan klaim yang sulit, masih banyak prosedur yang belum pasti sehingga ada kendala psikologis untuk tenaga kesehatan yang menangani. Permasalahan itu lebih disebabkan oleh keterlambatan petunjuk teknis (juknis) yang terbit awal tahun.

 
Pendekatan Komunikatif
Keterlambatan itu mengakibatkan proses pengajuan klaim juga terlambat, padahal pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Selain itu, risiko bagi tenaga kesehatan terlalu besar, padahal kompensasi masih dianggap kecil. Bahkan setelah pencairan masih banyak potongan yang diatur secara berbeda-beda pada tiap daerah.

Karena itu, banyak tenaga kesehatan yang tak mendorong pasien mengikuti program Jampersal. Penulis menyarankan untuk tahun mendatang perlu penentuan tarif program berbasis unit cost dengan mengakomodasi kekuatan ekonomi, infrastruktur, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan pada tiap daerah.

 
Pemda perlu lebih maksimal menyosialisasikan supaya masyarakat memahami tujuan program tersebut. Pasalnya, banyak anggota masyarakat ingin langsung bersalin di rumah sakit padahal program itu mensyaratkan pelayanan rujukan berjenjang. Karena itu, sosialisasi program di Jateng sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan komunikatif, bukan medis. Sosialisasi bisa menggunakan brosur, leaflet, atau booklet yang berbeda target sasaran. Pesan berjenjang, serial, dan berkesinambungan lebih efektif dan efisien disampaikan kepada aparatur desa/ kelurahan, tokoh masyarakat/ agama, supaya bisa kembali menjelaskan kepada masyarakat.

 
Pemda juga bisa mengintegrasikan sosialisasi program ini dengan program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah sebaiknya melakukan pendekatan khusus kepada organisasi profesi agar anggota dapat sepenuh hati mendukung program itu.
(Rifka/berbagai sumber)

AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh

You are here: Home Arrow Research and Publication Arrow Publication Arrow Article Arrow Sosialisasi Jaminan Kesehatan “Untuk Semua”

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan
(Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management)

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2
Komplek Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281
Phone  +62 274 631022
Fax     +62 274 631022
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web     www.kpmak-ugm.org

Logo Kpmak Kuning

Connect With The facebook KPMAK-UGM
KPMAK-UGM twitter KPMAK-UGM