TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BPJS KESEHATAN Oleh Muttaqien

a

OLEH : MUTTAQIEN

Peneliti Pusat KPMAK Fakultas Kedokteran UGM

 

 Pendahuluan

            Suatu ketika, pernah Mantan Menteri Kesehatan RI, Almarhum ibu Endang Rahaya Sedyaningsih di Harian Kompas merespon keberhasilan Barack Obama dalam memperjuangkan pengesahan RUU Kesehatan di Amerika yang dinamakan dengan The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) yang dikenal dengan nama Obamacare. Keluarnya Obamacare merupakan perbaikan yang paling significant pada sistem kesehatan di Amerika yang sebelumnya menggunakan Meicadre dan Medicaid pada tahun 1965. (Alm) Bu Endang pun  menyatakan bahwa keluarnya UU tersebut merupakan terobosan luar biasa bagi pelayanan kesehatan di negeri yang berideologi kapitalisme dan kebebasan individu ini.

             Keluarnya UU No 40 Tahun 2004, Indonesia sebenarnya sudah mengarah kepada perbaikan sistem social security yang lebih baik. Walaupun sangat terlambat, masyarakat Indonesia masih tetap bisa bersyukur karena akhirnya  juga berhasil mengeluarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

             Pertanyaan mendasar adalah mengapa terlambat ? Secara sederhana, penulis menyimpulkan bahwa persoalan terberat mewujudkan universal coverage di Indonesia adalah isu Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage)  belum menjadi priority issue di tingkatan Kepala Pemerintahan. Perbedaan ini bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan  keseriusan Barack Obama dalam memperjuangkan UU Kesehatan. Obama bukan saja berbicara pada dataran konseptual, pada tingkat persiapan implimentasi pun  menjadi isu yang penting baginya.

      Salah satu isu yang dianggap penting oleh Barack Obama adalah penggunaan Teknologi Informasi  dalam Kesehatan. salah satunya dapat dibaca pada CNNMoney.com yang menuliskan Obama’s big idea: Digital health record. Obama telah melihat bagaimana sulitnya persiapan penggunaan IT dalam Kesehatan yang harus diselesaikan jika ingin menerapkan Jaminan Kesehatan Sosial yang universal coverage. Bayangkan saja, untuk Amerika yang sudah jauh lebih maju dalam penggunaan Komputer hanya 8% dari 5.000 RS Pemerintah dan 17% dari 8.000 dokter nya yang menggunakan pencatatan Record dengan sistem komputerisasi. Persoalan lain adalah kurangnya tenaga terampil dalam penerapan IT di Kesehatan. Belum lagi dengan tidak terlalu pedulinya kalangan dokter dengan mekanisme komouterisasi di sistem kesehatan. Bagaimana dengan Indonesia ? Inilah mungkin salah satu tantangan terbesar mengintegrasikan IT dalam Jaminan Kesehatan Sosial Nasional.

 IT dan Asuransi Kesehatan

          Yaslis Ilyas (Dalam Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian B, 2005) menyatakan paling tidak ada lima manfaat IT dalam Asuransi Kesehatan. Yaitu : Pertama, mendorong lebih murahnya biaya administrasi. Biaya Administrasi yang biasanya muncul dalam 3 tahapan, yaitu pengeluaran untuk pemasaran, pengeluaran untuk underwriting, dan pengeluaran untuk penanganan klaim akan dapat ditekan secara maksimal.  Pemasaran dan Underwriting mungkin tidak terlalu penting di era Asuransi Sosial, akan tetapi tetap bisa dialokasikan untuk mensosialisasikan pentingnya Jaminan Kesehatan Sosial ke masyarakat. Kedua, lebih efisien dikarenakan lebih bannyak klaim yang dapat diproses dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan IT, proses klaim di daerah-daerah terpencil pun dapat dengan cepat diverifikasi oleh tim verifikator yang terpusat. Ketiga, menyediakan perubahan informasi yang cepat untuk proses klaim kesehatan. Keempat, menghasilkan format standart diantara seluruh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) yang menyampaikan dan membayar klaim asuransi, dan kelima, dapat dilakukan cost containment  sehingga dapat menghemat pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dkarenakan memudahkan dilakukannya Utilitation Review.

 IT dan Road Map

       Yang menarik pula dari tulisan (alm) Bu Menteri dalam Road Map Jaminan Kesehatan Sosial Nasional adalah “Untuk mencapai sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional tidak cukup hanya memperluas cakupan kepesertaan, diperlukan kesiapan-kesiapan infrastruktur yang matang”.

           Apa yang dimaksudkan oleh Bu Menteri dengan Kesiapan infrastruktur dalam IT ? Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap harapan tersebut, dapat dibayangkan dengan rencana pemerintah membangun infrastruktur jalan.  Dibutuhkan banyak persiapan, perencaan, pengorganisasin, keterlibatan banyak stakeholders, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Dan salah satu yang penting dari hal-hal penting tersebut adalah mengintegrasikan teknologi informasi dalam Jaminan Kesehatan Sosial.

      Alhamdulillahnya, jika diperhatikan Road Map Jaminan Kesehatan Sosial Nasional yang dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan,  telah memasukkan IT dalam salah satu blok yang akan diperhatikan.  Sehingga perlu dipersiapkan secara serius pengintegrasian tersebut, sehingga ketika pengorganisasian telah siap maka IT segera dapat berjalan. Sehingga, sekarang kita harus bertanya, sejauhmana kesiapan pemerintah terkait pengintegarsiannya ? atau sudah adakah blueprintnya ? 

IT, Kepesertaan dan COBIT

         Banyak isu penting terhadap penerapan IT dalam Jaminan Kesehatan Sosial. Salah satunya yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah Kepesertaan. Belajar dari keberhasilan PT. Askes dalam menerapkan Bridging System  bahwa Proyek integrasi sistem IT di PT. Askes yang dinamakan dengan  Bridging System bertujuan menjalankan electronic data processing antara PT Askes dan RS mitranya. Sekarang PT. Askes dapat merasakan benefit dari Bridging System tersebut. Terutama, dalam hal peningkatan produktivitas dan perbaikan efisiensi. Dalam pelayanan administrasi kepesertaan terjadi peningkatan dari 10 menit menjadi 2 menit. Salah satu sisi baik, adalah PT. Askes secara otomatis akan berubah menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014 nanti, sehingga sistem yag ada dapat diterakan dan diperbaiki. Akan tetapi, tantangan ke depan adalah terkait peningkatan jumlah peserta yang akan dihadapai BPJS Kesehatan. Sudah sanggupkah sistem di PT. Askes sekarang mengantisipasinya ? Selama ini, dalam berbagai program di Pemerintah Indonesia, maka pendataan selalu menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Walaupun mendesak, akan tetapi, masih ada waktu sekitar 16 bulan bagi pemerintah dan PT. Askes untuk mengurai satu per satu persoalan tersebut. Jangan sampai setelah mendekat deadline baru berkejaran dengan persoalan yang menumpuk. Bagaimana pun, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting untuk menyukseskan BPJS Kesehatan sehingga sistem layanan kesehatan akan lebih baik. (Mtq).

 

 

 

 







 


 

 


AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh

You are here: Home Arrow Research and Publication Arrow Publication Arrow Article Arrow TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BPJS KESEHATAN Oleh Muttaqien

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan
(Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management)

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2
Komplek Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281
Phone  +62 274 631022
Fax     +62 274 631022
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web     www.kpmak-ugm.org

Logo Kpmak Kuning

Connect With The facebook KPMAK-UGM
KPMAK-UGM twitter KPMAK-UGM